Kemiskinan Nelayan dan Perubahan Iklim

KEMISKINAN NELAYAN dan PERUBAHAN IKLIM
Oleh Leonardo Marbun

Kemiskinan
Akhir-akhir ini media massa sering memuat berita mengenai fenomena perubahan iklim dan dampaknya bagi petani maupun nelayan. Pemberitaan tersebut, diharapkan membuka kepedulian publik khususnya pemerintah. Di samping itu, terdapat kontroversi kenaikan TDL yang turut menambah beban rakyat juga dirasakan para nelayan. Cobalah kita cermati kebijakan negara khususnya mengenaikan kenaikan BBM,TDL dan konversi minyak ke LPG pasti lebih cenderung meminta ‘permakluman” dari rakyat. Alih-alih untuk penghematan APBN dilakukan pengurangan subsidi , efisiensi energi justeru menambah beban rakyat. Sejak kebijakan awal naiknya harga BBM per Oktober 2005, pada umumnya nelayan kecil terpaksa “berdaptasi” dengan membeli minyak oplosan atau menggantinya solar ke minyak tanah. Dengan kenaikan TDL saat ini, sekalipun nelayan kecil/tradisional tidak banyak menggunakan energi lsitrik untuk kegiatan usahanya, tapi efeknya terhadap kenaikan harga kebutuhan pokon sangatalah signifikan. Meskipun harga ikan di pasar turut naik, tetapi seringkali tidak sebanding dengan kebutuhan pengeluaran lainya. Di sinilah dibutuhkan peran pemerintah untuk membuat strategi agar nelayan tidak makin jatuh ke jurang kemiskinan yang makin dalam.
Belum lagi fenomena perubahan iklim yang berdampak pada aktifitas nelayan menangkap ikan. Ketika saya berdiskusi di Kampung Nelayan Belawan- Kodya Medan, kira-kira 35 Km² dari Medan, kesimpulnya terdapat musim-musim dimana nelayan mengalami paceklik. Pada musim tertentu bisa mendapat hasil tangkapan antara Rp.200.000 hingga Rp.500.000 dalam sekali melaut, nampaknya sangatlah tidak mungkin mereka miskin, tetapi jika kita analisis dari segi kelender musim bahwa tidak sepanjang tahun ada perolehan ikan. Pasang naik dan pasang mati tidak lagi bisa diprediksi.Hampir, setiap bulan terjadi pasang besar (dulunya hanya pada musim tertentu, yang mereka sebut dengan pasang perbani), akibatnya sering terjadi banjir Rob di wilayah Belawan sekitarnya. Musim yang tidak menentu, seperti seringnya gelombang pasang besar membuat nelayan tidak melaut akibatnya pendapatan merekapun makin menurun.

Menurunnya hasil tangkapan dan gagal panen akibat perubahan cuaca ekstrem semakin sering dijumpai. Angka kemiskinan bakal meningkat. Setiap harinya 116 nelayan beralih profesi. Menurut Dinamisator Pemantau dan Advokasi Pendanaan Iklim (CFAM) Mida Saragih, dana-dana iklim yang diperoleh pemerintah Indonesia tidak di bawah skema resmi Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim atau UNFCCC Melainkan dari sejumlah negara maju dan lembaga keuangan internasional yang selama ini menggelontorkan utang dan hibah bersyarat kepada banyak negara yang mengalami krisis pangan, finansial, energi, hingga kemiskinan (bataviase.co.id,16/07/2010)

Menurunya pendapatan nelayan sebenarnya sudah terjadi sejak 10 tahun yang lalu, akibat overfishing (kelebihan tangkapan) dengan terlampauinya daya dukung maksimumnya. Kondisi tersebut banyak terjadi di wilayah perairan laut Indonesia. Selain itu, kegiatan illegal fishing, Unreported, Unregulated (IUU) terus berlangsung yang merugikan negara. Ikan yang seharusnya sumber pangan rakyat , tergerus oleh nelayan asing yang di bawa keluar, sementara nelayan lokal hanya mendapatkan sisa-sisanya. Berbagai kerusakan pesisir seperti terumbu karang dan hutan mangrove mengakibatkan pembiakan kian semakin turun dari tahun ke tahun. Bahkan banyak jenis ikan yang dulunya sering ditangkap nelayan, kini semakin langka ditemukan.

Kebijakan Negara

Sejak terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan, sekarang disebut Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP), terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan dan direvisi. Namun, kebijakan tersebut bisa dikatakan, dalam upaya menjawab kebutuhan pasar. Visi pemerintah cq KKP untuk menjadikan Indonesia Penghasil Produk Perikanan Kelautan Terbesar 2015, merupakan indikasi bahwa yang mau ditunjukkan adalah kemampuan pemenuhan pasar. Hal yang tidak bisa dipungkiri, mengingat pasal 1, UU No.45 tahun 2009 Tentang Perikanan menekanan bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sementara, program pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan nelayan seperti Program Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Nelayan (SPBN), Pembangunan Kedai Pesisir, dan Program Penguatan Modal bagi masyarakat pesisir yang bekerjasama dengan lembaga keuangan tidak menunjukkan hasil yang signifikan meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil/tradisional pada umumnya.

Menurut data KKP sampai dengan Mei Tahun 2008 telah terbangun 225 SPDN. Namun, dalam perjalanannya, berbagai kendala (seperti jumlah kebutuhan BBM nelayan yang terlalu sedikit pada lokasi yang diusulkan, akses jalan bagi mobil angkut Pertamina, dan ketersediaan lahan yang memenuhi syarat serta ketidaksiapan pengelola) sehingga percepatan pembangunan SPDN tersebut dikaji ulang sesuai kondisi lapangan. (lihat http://www.dkp.or.id) . Program SPDN tersebut, kalaupun tidak bisa dinyatakan gagal, tetapi juga tidak membasis. Dihunjuknya HNSI sebagai mitra, merupakan bentuk pilih kasih terhadap salah satu organisasi nelayan. Padahal, sejak reformasi telah banyak organisasi nelayan dan kelompok-kelompok nelayan yang independent dan kredibel di tataran grass root muncul dan eksis. Mestinya, KKP punya data yang akurat mengenai organisasi atauapun kelompok terkait nelayan yang kredibel, sehingga tidak salah menempatkan sasaran programnya.
Dengan adanya perubahan iklim, pemerintah sudah seharusnya punya grand strategy menghadapinya. Jika selama ini, nelayan terus “dipaksa” beradaptasi dengan perubahan yang ada baik alam amaupun ekonomi secara makro, maka intervensi negara sangatlah mendesak. Hal ini tidak hanya menolong keadaan yang dihadapi nelayan tetapi menjaga ketersedian pangan khsusunya konsumsi ikan dalam negeri. Kedaulatan pangan menjadi tema penting dikaitkan dengan perubahan iklim saat ini. Setidaknya KKP menempatkan nelayan sebagai sasaran sosialnya bukan hanya dunia usaha perikanan dengan melakukan terobosan secara radikal untuk menghentikan segala tindakan yang merusak pesisir yang akhir-akhir ini semakin merajalela. Di berbagai wilayah pesisir di Tanah Air, telah terjadi konversi areal mangrove menjadi kebun sawit. Padahal, pertahanan pesisir untuk menangkal fenomena cuaca ekstrem dan perubahan iklim adalah hutan mangrove. Nelayan sebagai pemangku kepentingan yang lebih merasakan perubahan iklim tentu harus tetap diberdayakan secara ekologis dan ekonomi melalui keberanian melawan arus pasar kapitalis dengan segala bentuk intervensi programnya yang lebih membasis.

2 thoughts on “Kemiskinan Nelayan dan Perubahan Iklim”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s